Persepsi dan Motif Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan PILKADA Lansung Kabupaten Purbalingga Tahun 2010

By May 17th, 2010

  1. Pendahuluan

Otonomi daerah membawa dampak yang luas terhadap berkembangnya demokrasi di Indonesia, serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah yaitu melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri, hal ini akan membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan di daerah, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Proses ini membuktikan adanya sikap demokratis dan transparansi bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka. Selain itu pemimpin yang terpilih nantinya akan memberikan kemampuan yang terbaik dalam mengelola dan mengatur kepemerintahannya. Harapan terbesar adalah pelayanan publik dan kesejahteraan akan lebih baik melalui Pilkada langsung ini.

Pilkada langsung di daerah dilaksanakan sejak bulan Juni tahun 2005 sebagai konsekuensi logis dari berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan momentum yang baik dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang semakin terbuka dan akuntabel. Perubahan ini setidaknya membawa implikasi yang besar bagi kehidupan di daerah. Pemimpin di daerah akan mendapat legitimasi yang kuat melalui Pilkada langsung. Dengan demikian masyarakat akan memiliki trust yang tinggi pada pemimpinnya untuk bersama-sama membangun daerahnya. Hal inilah yang menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yaitu sebagai modal sosial dan kohesivitas masyarakat lokal yang memiliki nilai stratetegis dalam pelaksanaan democratic governance di tingkat lokal.

Harapan besar mengenai implikasi Pilkada langsung ini di landasi oleh dasar hukum yang kuat yaitu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman  undang – undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam konteks penguatan demokratisasi,  pilkada langsung berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi merupakan langkah awal dalam menuju proses demokrasi yang benar dan substansial. Inilah kehidupan demokrasi yang sebenarnya, bukan demokrasi prosedural yang selama ini telah dijalankan dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi dimaknai sebagai proses yang memiliki implikasi anggaran besar dan tidak bermanfaat, terjadinya konspirasi, pelanggaran dan keamanan yang tidak terjamin, etika politik yang terabaikan, saat inilah cara pandang demikian harus dirubah. Realitas ini terlihat dari proses demokrasi langsung yang justru menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks. Tingkat konflik yang tinggi, konspirasi politik, money politic bahkan dampak lain adalah tingginya korupsi di daerah.

Terlepas dari permasalahan tersebut sebenarnya Pilkada langsung memiliki makna strategis yaitu pendidikan politik sekaligus penguatan potensi lokal yang selama ini terabaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Murray Print dalam Mawardi (2008), pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education). Aktualisasi dari civic education terletak kepada tingkat partipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu ataupun Pilkada. Partisipasi politik yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.

Akibatnya proses democratic governance yang sudah berjalan baik, justru menimbulkan permasalahan baru yang komplek. Tingkat resistensi masyarakat yang tinggi terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan menimbulkan pro dan kontra yang berkepanjangan. Hal ini muncul sebagai gejala baru di daerah yang telah melaksanakan proses rekruitmen pemimpin publik melalui Pilkada langsung. Ditambah lagi permasalahan baru yaitu korupsi masal, sebagai implikasi dari bagi-bagi kekuasaan.

Untuk itu partisipasi politik menjadi jaminan bagi fungsi kontrol yang baik bagi kekuasaan lokal. Inilah pentingnya pendidikan politik melalui partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan rakyat secara perseorangan untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit yaitu hubungan negara dan masyarakat dalam bingkai governance. Sedangkan dalam pengertian secara luas dapat dikatakan semua bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berhimpun untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil.

Moment Pilkada inilah dijadikan tolak ukur menilai partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses pendidikan politik yang baik. Semakin tinggi partisipasi menjadi nilai tersendiri akan penguatan proses pendidikan politik, demikian sebaliknya. Maka partisipasi dimaknai sebagai proses penguatan lembaga lokal yang semakin mengerti dan memahami proses penyelenggaraan kekuasaan di daerah. Masyarakat akan semakin menyadari fungsi dan arti strategisnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelayanan yang baik dan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Namun sayangnya Selama ini partisipasi politik hanya terbatas pada  angka tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum ataupun Pilkada. Sebelum reformasi bergulir, angka itu selalu berada pada kisaran 90 persen, hal ini dapat dikatakan partispasi politik masyarakat tinggi. Sebenarnya realitas tidak mengehendaki pemahaman partisipasi politik yang demikian, tepatnya bukan satu-satunya ukuran tentang tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum atau Pilkada. Partisipasi politik yang lebih penting adalah adanya jaminan dan mekanisme yang baku, dan comfortable bagi semua rakyat untuk dapat menyalurkan pikiran-pikirannya kedalam sebuah institusi formal.

Partisipasi politik dewasa ini cenderung mengalami penurunan baik di tingkat nasional berkaitan dengan Pemilu maupun Pilkada di berbagai daerah. Evaluasi pilkada 2006-2008 yang telah berlangsung  selama ini menunjukkan betapa partisipasi politik masih cukup rendah dalam Pilkada. Beberapa hasil Pilkada yang menunjukkan rendahnya partisipasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pilkada di Berbagai Daerah Tahun 2006-2008

No. Daerah Presentase masyarakat yang tidak memilih
1 Kota Medan 45.32%
2 Prov. Sumbar 36.28%
3 Bengkulu 30.27%
4 Kota Depok 40.23%
5 Kota Pekalongan 36.49%
6 Blitar 46, 34 %
7 Kota Surabaya 48.59%
8 Kota Makasar 46,45 %
9 Prov Sumut 48, 42%
10 Jawa Barat 32, 7%

Sumber :  Program Officer pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 2008

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada disebutkan oleh Mawardi (2008) disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut; Pertama, masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada,  diakibatkan persoalan tekhnis dalam pilkada. Dalam hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih. Persoalan DPT selama pelaksanaan pilkada menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebab serangkaian pilkada sudah berlangsung, masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih. Ketiga, partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih. Dalam hal ini, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan individualnya; pergi ke sawah, masuk kerja bagi buruh pabrik atau tidak mudik bagi yang merantau daripada pergi ke TPS untuk mencoblos. Tantangan mendesak adalah menjadikan Pilkada sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah esensi dari partipasi politik rakyat. Selama proses Pilkada masih didominasi oleh elit-elit partai politik yang bermental korup, maka rakyat akan merasakan pilkada sebagai euphoria semata. Selain itu, pilkada akan menjadi euphoria ketika praktek manipulasi, money politik dan kekerasan politik masih berlangsung. Oleh karena itu rakyat hendaknya diberikan kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Rakyat harus mampu menentukan hak-hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Sebagai proses yang baru dan meniscayakan kehidupan demokratis yang lebih beradab, maka pilkada harus mampu dipahami sebagai suatu proses yang penuh dengan dinamika. Selain itu, kesiapan tekhnis yang selama ini menjadi domain pemerintah dan KPUD pada persoalan pendataan pemilih harus segera ditingkatkan supaya hak warga memilih tidak hilang  secara percuma.

Pada saat ini, Kabupaten Purbalingga akan mengadakan Pilkada untuk periode 2010-2015. Sesuai dengan jadwal pemilihan kepala daerah itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2010 dan diperkirakan memakai anggaran APBD Rp 15,6 miliar untuk penyelenggaraan dua putaran. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebanyak 700.288 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga ada 926.404 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pilkada tahun 2005 diikuti oleh 617.346 pemilih dan dengan biaya Rp 6,09 milyar (http://cetak.kompas.com/read/xml/2009 diakses tanggal 20 Januari 2010)

Mengingat pentingnya Pilkada ini, yaitu demi keberlanjutan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, maka Pilkada kali ini memiliki posisi strategis yang akan menentukan Purbalingga untuk lima tahun kedepan pada periode 2010-2015. Untuk itu proses penyelenggaraan Pilkada 2010 menjadi perhatian seluruh stakeholders di Kabupaten Purbalingga untuk mensukseskannya. Segala persoalan menjadi perhatian terutama bagi penyelenggara yaitu KPUD. Salah satu masalah krusial tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Partisipasi menjadi hal penting, hal ini menjadi perhatian dikarenakan sejak pelaksanaan pemilu 2004, pilpres tahap pertama dan kedua, pilbup, dan pilgub di kabupaten Purbalingga  cenderung mengalami penurunan. Tingkat pasrtisipasi pada pemilu legislatif 2004 sebesar 81 persen, kemudian pada Pilpres putaran I sebesar 78 %, pilpres putaran II 76 persen, pemilihan bupati/wakil bupati tahun 2005 sebesar 74 %, dan Pemilihan gubernur sebesar 63 persen. Kemudian  pada Pemilu Legislatif tahun 2009 jumlah golput mencapai 28, 8 persen. Angka itu lebih lebih kecil dibanding pemilihan gubernur Jateng 2008 yang mencapai lebih dari 35 persen.

Pada Pemilu Legeslatif tahun 2009 daftar Pemilih Tetap (DPT)  pemilu legislatif di Purbalingga 680.641 orang. Pemilih yang mememberikan hak pilih sebanyak 484.848 orang. Artinya angka partisipasi pemilih mencapai 71,2 persen. Jumlah suara yang tidak sah terbanyak untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mencapau 38,8 persen. Untuk DPR RI suara tidak sah mencapai 20,7 persen. Dan DPRD provinsi mencapai 25,2Persen. Sedangkan untuk DPRD kabupaten prosentasenya bervariasi tergantung daerah pemilihan (dapil).

Suara tidak sah pada dapil I  mencapai 13,9 persen. Dapil II 14,7 persen, Dapil III 11,9 persen, dapil IV, 13,7 persen dan dapil V 14,6 persen. Adanya suara tidak sah diakibatkan berbagai kemungkinan. Rekapitulasi KPU Purbalingga menunjukkan jumlah DPS pilpres 2009 mencapai 686.731 orang. Jumlah itu lebih banyak 6.090 orang dibandingkan jumlah pemilih dalam pileg yang hanya 680.641 orang dalam DPT.  http://www.purbalinggakab.go.id diakses tanggal 20 Januari 2010.

Berdasarkan berbagai catatan dan kondisi rill tersebut perlu perhatian terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada kali ini. Untuk itulah sekiranya perlu kajian guna mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. Mengenai berbagai dimensi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, salah satunya yaitu berkaitan dengan persepsi dan motif masyarakat dalam partisipasi. Hal ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat, cara pandangnya berkaitan dengan Pilkada, apakah sudah terdapat kesadaran di tingkat masyarakat Kabupaten Purbalingga akan arti strategis Pilkada kali ini ataukah sebaliknya. Demikian juga dengan motifnya apakah sekedar uang ataukah motif lain yaitu tradsional agama ataukah motif rasional. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Purbalingga pada periode 2010-2015.

This entry was posted on Monday, May 17th, 2010 at 12:18 pm and is filed under Pengumuman. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.