modal sosial dan perdagangan bebas

By April 29th, 2010

Ratifikasi perdagangan bebas (FTA) ASEAN dan Cina melalui Kepres 48/2004 menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, dunia usaha dan kalangan lembaga swadaya masyarakat. Kekhawatiran ini menyangkut hal yang fundamental berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas Indonesia yang masih memiliki berbagai titik lemah dalam proses perdagangan maupun perlindungan terhadap dunia usaha terutama yang menyangkut komoditas pertanian. Sebagaimana diketahui pembangunan pertanian Indonesia dewasa ini cenderung tidak berpihak kepada kepentingan petani, kebijakan harga pupuk, harga gabah maupun komoditas pertanian lainnya lebih menguntungkan para pengusaha (Irianto, 2010). Hal ini mengkibatkan komoditas pertanian bukan menjadi komoditas yang menjanjikan  atau primadona.

Sebenarnya berbagai reformasi pembangunan pertanian telah dilakukan melalui subsidi pupuk, bantuan langsung benih unggul, bantuan langsung pupuk organik, dan penerapan harga pokok pembelian pemerintah/HPP, bantuan permodalan, maupun kebijakan lain yang dimaksudkan untuk membangun dan memajukan pembangunan pertanian Indonesia.. Berbgai usaha ini mengalami kegagalan karena tidak sampai pada sasaran yaitu petani atau keuarga petani, kebijakan ini lebih berimbas kepada keuntungan pengusaha besar. Akibatnya basic pembangunan pertanian yaitu petani justru mengalami diskriminasi penghidupan yang terus mengalami penurunan. Keadaan ini terus berlanjut seiring dengan kebijakan kenaikan harga pupuk dan rendahnya harga gabah yang tidak sebanding (Suara Merdeka, Senin 26 April 2010).

Keadaan ini berbanding terbalik dengan berbagai produk pertanian di negara lain yang terbukti tangguh dan mampu menembus berbagai pasar di penjuru dunia. Salah satunya adalah produk Cina yang didukung oleh kemampuan teknologi tinggi dan deregulasi kebijakan yang menguntungkan petani atau berpihak kepada kelompok sasaran. Membuat Cina menjadi pemain dalam perdagangan produk pertanian didunia bahkan telah hadir dan membanjiri Indonesia. Demikian halnya negara lain di ASEAN yang cukup berhasil dalam produk pertaniannya seperti Thailand,Vietnam bahkan Filipina mampu menembus pasar global dan memiliki daya saing yang baik dengan produk negara lain.

Kondisi ini sebenarnya tantangan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk menghadapi perdagangan bebas ini dengan penuh persiapan dan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Apabila Indonesia mampu memanfaatkan potensi yang ada terutama di bidang pertanian akan menjadi produk unggulan yang dapat bersaing dengan produk pertanian dari negara lain. Salah satu produk pertanian atau holtikultura dalam perdagangan bebas yang dapat di andalkan adalah produk bawang merah, paling tidak sejak tahun 1990-an mampu bertahan dari berbagai persaingan produk impor bawang merah terutama dari negara Filipina, Thailand, Nyanmar dan Vietnam  (Sayaka dan Yana Supriyatna, 2009).

Kabupaten Brebes sebagai salah satu sentra bawang merah yang dapat memasok 24 % dari produksi nasional menjadi daerah yang perlu dikembangkan dan diperhatikan dari aspek pembangunan pertaniannya. Terutama menyangkut komoditas bawang merahnya, untuk dapat bertahan dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi pasar bebas. Jelas bahwa masih adanya permasalahan menyangkut permodalan, produksi, pemasaran, daya saing, dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Serta dampak membanjirnya bawang impor yang tidak dapat dikendalikan ini menjadi simpul utama permasalahan tataniaga bawang merah di Kabupaten Brebes (Mayroni & Valeriana Darwis, 2009).

Kondisi dan keadaan demikian berkaitan dengan komoditi bawang merah di Kabupaten Brebes membuktikan bahwa produk pertanian merupakan produk yang dapat diandalkan sekaligus terdapat permasalahan yang tidak dapat di atasi cepat dan akurat. Di kabupaten Brebes sebagai sentra penghasil produksi pertanian jenis holtikultura ini sebenarnya memiliki keunikan yang dapat dijadikan modal sosial yang dapat mendukung daya saing petani terutama dalam menghadapi pasar bebas ini. Produk pertanian ini terbukti mampu bersaing dengan produk impor hampir sepuluh tahunan sejak bawang impor masuk ke Kabupaten Brebes tahun 90-an. Jalinan kepercayaan, dan jaringan antar pelaku serta regulasi yang tidak secara formal terbangun  dalam proses tata niaga bawang merah ini mampu menjadikan produk bawang merah ini tetap bertahan. Jalinan kepercayaan antar petani, pedagang, pemerintah daerah dan pelaku lainnya dalam proses produksi, tata niaga, pemasaran telah berjalan dengan sendirinya. Hal inilah yang menjadikan ketertarikan penliti untuk meneliti dan mengembangkan kapasitas modal sosial petani bawang merah Kabupaten Brebes dalam menghadapi pasar bebas.

This entry was posted on Thursday, April 29th, 2010 at 12:28 pm and is filed under Pengumuman. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply